Pembangunan di Perbatasan wilayah Kalimantan Timur

Dana Pembangunan Perbatasan Minimal Rp 100 T
Tribun Kaltim - Kamis, 28 Februari 2013 14:34 WITA
More Sharing ServicesShare | Share on facebook Share on myspace Share on google Share on twitter
portal_perbatasan.jpg
JAKARTA, tribunkaltim.co.id - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berharap pemerintah lebih memperhatikan proses pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia. BNPP menilai, anggaran pembangunan daerah perbatasan sebesar Rp 7,8 triliun dari APBN 2013 masih kurang.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Suhatmansyah IS bilang, minimal dana yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah perbatasan mencapai Rp 100 triliun. Menurutnya, anggaran sebesar itu layak diperolah daerah perbatasan karena pendapatan negara dari wilayah perbatasan saja mencapai sekitar 400 triliun.

 “Kita minta pemerintah pusat lebih besar lagi menganggarkan pembangunan di perbatasan. Ini menyangkut nasionalisme,” ujarnya.

 Menurutnya, bila daerahnya lebih tertinggal dari negara tetangga, akan banyak warga Indonesia yang tinggal di perbatasan pindah ke negara tetangga, seperti Malaysia.

Suhatmansyah menjelaskan, dengan pengalokasian APBN lebih besar maka pembangunan daerah akan lebih pesat lagi. Hal ini akan membuat akses distribusi barang dan jasa ke daerah perbatasan lebih cepat sampai.


Suhatmansyah mencontohkan, akibat akses yang terbatas harga Bahan Bakar Minyak di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur bisa mencapai  Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per liter-nya. Harga itu jauh lebih murah apabila masyarakat di sana membeli dari wilayah Malaysia.




Tanggapan saya tentang artikel ini : 
Pemerintah sebaiknya memikirkan kepada masyarakatnya, karna jika pendapatan daerah hanya 7,8 T sedangkan yg dibutuhkan minimal 100 T akan banyak rakyat Indonesia yg miskin, karna tidak tertutupi oleh pendapatan daerah tersebut, yang mengakibatkan banyak warga negara Indonesia berpindah kewarganegaraan ke negara tetangga yg pendapatan daerahnya lebih besar dibanding Indonesia. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Monopoli murni adalah bentuk organisasi pasar dimana terdapat perusahaan tunggal yang menjual komoditi yang tidak mempunyai subtitusi sempurna. Perusahaan itu sekaligus merupakan industri dan menghadapi kurva permintaan industri yang memiliki kemiringan negatif untuk komoditi itu. Namun monopoli telah diatur dan kasus monopoli telah jarang ditemui di masa lampau dan dilarang saat ini melalui undang-undang antitrust Amerika Serikat.  “Antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istlah “monopoli”. Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu “kekuatan pasar”. Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu istilah “monopoli”, “antitrust”, “kekuatan pasar” dan istilah “dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya. Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan...
Baca selengkapnya

Hukum Perikatan

              Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan Undang-undang. Perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Subyek hukum atau pribadi yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian atau wali/kuasa hukumnya pada saat terjadinya perjanjian dengan kata sepakat itu dikenal dengan asa kepribadian.             Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih  dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Perjanjian harus...
Baca selengkapnya

Hukum Dagang

            Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lain dalam lapangan perdagangan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Seiring berjalan waktu hukum dagang mengumpulkan aturan-aturan hukum sehingga tercipta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ). Pengertian Hukum Dagang Lengkap Definisi Menurut Para Ahli Internasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perikatan, karena hukum perikatan adalah hukum yang terdapat dalam masyarakat umum maupun dalam perdagangan.             Hukum Dagang di Indonesia memiliki beberapa sumber. Yang pertama yaitu bersumber pada hukum tertulis yan...
Baca selengkapnya